Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya alternatif, apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur. Hal ini terkait dengan kesimpang siuran pelaksanaan eksekusi fidusia pasca putusan MK sebelumnya, yaitu Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang pada menimbulkan multi tafsir. Lalu bagaimana semestinya para praktisi bisnis sebaiknya menyikapi hal tersebut ? Hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi sehingga tidak salah langkah dalam mengeksekusi jaminan fidusia..? Apa kaitannya dengan Perkap No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fiduisa ? Webinar ini akan membahas tuntas perihal tersebut, sehingga jelas akar permasalahan dan soluisnya.

Materi :

1. UU Jaminan Fidusia
2. Eksekusi Jaminan Fidusia
3. Perkap No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
4. Putusan MK no. 18 / PUU-XVII/2019
5. Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021
6. Bedah Kasus & Sharing Experiences

Cocok diikuti oleh :

Para praktisi bisnis bidang Perbankan, Pembiayaan / Leasing, Koperasi Simpan Pinjam, Credit Union, Fintech, Praktisi Hukum, Legal Manager, Advokat, Debt Collector dan para pihak terkait dengan penagihan khususnya penagihan dengan jaminan barang bergerak.

Pembicara : Dr. P. Hadisaputro, SH, MH, MM
Jabatan : Advokat, Kurator dan Praktisi Penagihan

Tanggal : 22 October 2024

Waktu : 09:00 - 12.00 WIB

Venue : Zoom Meeting

contact : 081311116063