Kegagalan membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; baik akibat ketidakmampuan ataupun ketidakmauan membayar, menjadi dasar pengajuan permohonan Kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) baik oleh kreditor, ataupun secara volunter oleh debitor sendiri.
Bagaimana keadaan ini dapat dipahami dan diantisipasi agar tidak selalu dimaknai sebagai ancaman bagi pelaku bisnis, akan tetapi dapat juga sebagai peluang dalam upaya menyehatkan kembali debitor agar mampu membayar utangnya lebih baik, khususnya setelah ekonomi mulai bergerak pasca Pandemi Covid-19.
Bagaimana akibat kepailitan atau PKPU terhadap Bank yang telah terlebih dahulu merestrukturisasi utang debitornya?
Bagaimana penanganan Hak Separatis, Hak Buruh dan Pajak dalam hirarki hak pembayaran utang debitor setelah pailit?
Apa beda langkah restruktrisasi utang melalui PKPU atau di luar PKPU? Dapatkan putusan PKPU di Kasasi?

Fokus Topik :
• Mengapa doktrin insolvency test tidak diterapkan di Indonesia dan bagaimana kreditor dan debitor memahaminya?
• Strategy exit from severe financial distress bagi debitor, melalui restrukturisasi atau kepailitan?
• Kepastian claim recovery kreditor separatis versus hak tagih pajak dan buruh; bagaimana peran kurator?
• Konsekuensi terhadap Putusan MK No.18/2009, No. 23/2021 dan putusan Ketua MA No.109 Tahun 2020
• Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) versus Chapter 11 US Bankruptcy Act
• Antisipasi kehadiran the ASEAN Crossborder Bankruptcy Law, sebagaima konsekuensi dari diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Cocok untuk diikuti oleh :
Para pelaku usaha, Usaha Jasa Keuangan Bank/Non Bank, Koperasi, Perkapalan, Perkebunan, Pertambangan, Advokat, Kurator dan Pengurus, Akademisi dan Pengamat Hukum Kepailitan.